Demokrasi Pancasila, Bukan Demokrasi Bajakan

Demokrasi Pancasila bukan sekadar hitungan suara – ia adalah benteng keadilan yang menolak oligarki dan otoritarianisme sekaligus. Prof Rusdian mengingatkan: kritik terhadap demokrasi harus memperbaikinya, bukan menghancurkannya.

Tuturbangsa.com – Kritik terhadap praktik demokrasi memang sah. Dalam kenyataan politik, suara rakyat sering tersaring oleh kepentingan fraksi, partai, sponsor ekonomi, dan lobi kekuasaan. Aspirasi publik dapat berjalan lambat, sementara kepentingan elite kadang melaju cepat. Namun, kelemahan praktik demokrasi tidak boleh dijadikan alasan untuk membelokkan arah bangsa menuju kekuasaan otoriter yang seolah-olah lebih suci hanya karena memakai simbol agama.

Demokrasi Pancasila bukan sekadar hitungan kepala. Ia bukan hanya soal siapa yang menang voting, melainkan soal penghormatan pada hukum yang adil, amanah kekuasaan, musyawarah, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Dalam Demokrasi Pancasila, suara terbanyak tetap harus tunduk pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, permusyawaratan, serta keadilan bagi seluruh rakyat. Dengan kata lain, demokrasi tidak boleh menjadi mesin legal untuk menindas yang lemah.

Dalam perspektif Islam, hal ini memiliki jalan yang halus dan kuat melalui Sila Pertama: iman kepada Tuhan, Penguasa Semesta Alam. Iman bukan alat untuk membebaskan pemimpin dari koreksi, melainkan dasar agar manusia sadar bahwa kekuasaan adalah amanah. Bahkan Nabi Muhammad ﷺ sendiri menghadapi dinamika interpretasi hukum ketika turun ketentuan mengenai harta rampasan perang.

Peristiwa itu menunjukkan bahwa urusan hukum, distribusi hak, kepentingan umat, dan kepatuhan kepada wahyu bukan perkara sederhana. Kaliber Nabi saja berhadapan dengan ketegangan sosial, disiplin umat, dan penataan hukum yang memerlukan bimbingan ilahi. Maka sangat keliru bila manusia biasa hari ini mengklaim model kekuasaan yang kebal kritik, seolah pemimpinnya bebas salah.

Sejarah para sahabat juga memperlihatkan bahwa konflik politik dan interpretasi hukum dapat berujung sangat tragis. Sebagian sahabat besar menjadi korban dari tafsir kekuasaan, pertentangan legitimasi, dan klaim kebenaran yang saling berhadapan. Ini pelajaran penting: simbol agama tidak otomatis menjamin keadilan bila hukum dibajak oleh nafsu kuasa. Justru karena itulah hukum harus dijaga, musyawarah harus dihormati, dan kekuasaan tidak boleh diperlakukan sebagai wilayah suci yang tidak bisa diperiksa.

Di sinilah Demokrasi Pancasila menjadi penting. Ia bukan demokrasi bajakan yang hanya memakai nama rakyat untuk memenangkan kepentingan elite. Ia juga bukan panggung bebas tanpa nilai. Demokrasi Pancasila diejawantahkan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kekuasaan, pembentukan hukum, hak rakyat, kewajiban negara, serta pembatasan wewenang para pejabat. Hukum menjadi pagar agar kekuasaan tidak liar, sedangkan nilai Pancasila menjadi arah agar hukum tidak kering dari keadilan.

Maka kritik terhadap demokrasi harus diarahkan untuk memperbaiki demokrasi, bukan untuk menghancurkan prinsip hukum, musyawarah, dan kedaulatan rakyat. Jangan sampai kekecewaan terhadap demokrasi prosedural dimanfaatkan oleh “monster” untuk menawarkan khilafah linglung otoriter, dengan pemimpin yang dipoles seperti maksum demi menutup kebengisan kekuasaan. Itu bukan jalan Islam, bukan pula jalan Pancasila.

Persatuan manusia tidak dibangun di atas warna kulit, golongan darah, ras, suku, atau kelas sosial. Semua itu adalah akar bumi yang harus dihormati, tetapi bukan fondasi tertinggi persatuan. Persatuan ditempuh melalui kesadaran spiritual: bahwa manusia memiliki martabat, rakyat memiliki hak, pemimpin memiliki amanah, dan semua kekuasaan kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Penguasa Semesta Alam.

Karena itu, Demokrasi Pancasila harus dijaga dari dua pembajakan sekaligus: pembajakan oleh oligarki yang menjadikan rakyat sekadar angka, dan pembajakan oleh otoritarianisme berjubah agama yang menjadikan Tuhan sebagai stempel kuasa. Demokrasi tanpa nilai dapat dibeli oleh uang, tetapi agama tanpa penghormatan pada hukum yang adil dapat dibajak menjadi tirani. Demokrasi Pancasila menolak keduanya. Ia menuntut hukum yang adil, pemimpin yang dapat dikoreksi, rakyat yang dihormati, dan kekuasaan yang sadar diri di hadapan Tuhan.