Kenaikan Harga BBM Non-Subsidi: Langkah Rasional Pemerintah

Tuturbangsa.com, Jakarta – Kendati agak terlambat, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi, yang berlaku mulai 18 April 2026, patut diapresiasi. Kebijakan itu merupakan langkah sangat tepat dan rasional di tengah tekanan geopolitik global dan lonjakan harga energi.

Kebijakan ini bukan sekadar soal penyesuaian harga di SPBU, melainkan bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak terus-menerus menanggung beban kompensasi energi yang semakin besar akibat Pertamina harus menjual BBM di bawah harga keekonomian.

Penyesuaian Harga Tiga Jenis BBM Non-Subsidi

Pertamina resmi menaikkan harga tiga jenis BBM non-subsidi, yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Berdasarkan pemberitaan media, di wilayah Jakarta misalnya, harga Pertamax Turbo naik dari Rp13.100 pada awal April 2029 menjadi Rp19.400 per liter, Dexlite dari Rp14.200 menjadi Rp23.600, dan Pertamina Dex dari Rp14.500 menjadi Rp23.900 per liter. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 dipertahankan, begitu pula Pertalite dan Biosolar subsidi.

Pemerintah memperkirakan kenaikan harga BBM non-subsidi ini tidak akan memicu inflasi tini dan menurunkan daya beli secara signifikan. Alasannya, jumlah konsumen BBM non-subsidi tidak terlalu besar dan dikategorikan sebagai kelas atas dengan daya beli kuat.

Realitas Ekonomi dan Beban Fiskal

Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah akhirnya mengakui realitas ekonomi: menjual BBM di bawah harga keekonomian terlalu lama bukan strategi yang berkelanjutan. Dalam beberapa pekan terakhir, harga minyak dunia melonjak tajam akibat eskalasi konflik di Timur Tengah, terutama ketegangan di sekitar Selat Hormuz yang merupakan jalur utama distribusi minyak global. Kenaikan harga minyak mentah secara otomatis meningkatkan biaya impor crude maupun finished product yang menjadi komponen penting dalam struktur biaya energi domestik.

Jika pemerintah terus menahan harga seluruh BBM, maka selisih antara harga jual dan harga keekonomian harus ditanggung melalui skema subsidi atau kompensasi. Dalam praktiknya, beban itu pada akhirnya bermuara pada APBN. Ini berbahaya. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa subsidi energi yang membengkak dapat menggerus ruang fiskal untuk belanja yang lebih produktif, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan pembangunan infrastruktur.

Subsidi Energi yang Tidak Tepat Sasaran

Bank Dunia dan International Monetary Fund sejak lama menyoroti bahwa subsidi energi yang tidak tepat sasaran cenderung regresif—lebih banyak dinikmati kelompok mampu ketimbang rumah tangga miskin. Dalam konteks Indonesia, kendaraan yang mengonsumsi Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mayoritas digunakan oleh kelompok menengah atas, kendaraan diesel premium, atau segmen industri tertentu. Artinya, kenaikan harga pada tiga produk ini relatif minim dampak sosial dibandingkan jika pemerintah menaikkan Pertalite atau Biosolar.

Karena itu, argumen bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi kali ini akan memicu inflasi tinggi tampaknya kurang kuat. Basis konsumennya relatif kecil dan memiliki daya beli lebih baik. Kenaikan harga pada produk premium juga memiliki transmisi terbatas terhadap harga barang kebutuhan pokok maupun ongkos logistik massal.

Strategi Mempertahankan Harga Pertamax dan Green Pertamax

Penaikan harga BBM-Non Subsidi tanpa menaikkan harga BBM Pertamax dan Greeen Pertamax juga amat startegis. Pasalnya, jumlah konsumen kedua BBM itu relatif lebih besar ketimbang ketiga BBM-Non Subsidi lainnya, sehingga dikhawatirkan memberikan kontribusi terhadap menaikkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat jika harganya dinaikkan. Selain itu, kalau harga BBM Pertamax dan Greeen Pertamax dinaikkan, sedangkan harga BBM Pertalite tidak dinaikkan akan mendorong migrasi besar-besaran dari Pertamax ke Pertalite, yang akan membengkakan subsidi BBM.

Risiko Jaminan Berbasis Waktu untuk BBM Subsidi

Pemerintah juga memberikan jaminan bahwa BBM Subsidi, Pertalite dan Solar, tidak akan dinaikkan hingga akhir tahun 2026. Jaminan tersebut memang memberikan kepastian bagi konsumen dalam jangka panjang sehingga dapat mencegah panic buying. Namun, penggunaan tolok ukur waktu (time frame) sangat beresiko mengecewakan konsumen kalau time frame itu tidak dapat dipenuhi, sehingga jaminan itu menjadi Pemberian Harapan Palsu (PHP). Pasalnya, eskalasi perang Timur Tenggah tidak dapat diprediksikan (unpredictable) kapan berakhir. Jaminan itu akan lebih efektif kalau Pemerintah menggunakan tolok ukur harga minyak dunia ketimbang indikator waktu dalam memutuskan kenaikkan harga BBM Subsidi, sehingga masyarakat tidak kecewa karena PHP. (Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada)