DER Menggerakkan Rakyat Menuju Kemakmuran Sejati

Tuturbangsa.com – Sebuah keresahan kolektif kian mengusik setiap anak bangsa yang peduli pada masa depan negeri ini: sampai kapan bangsa memaklumi ketergantungan? Impor demi impor, utang demi utang, dan jargon-jargon pemberdayaan yang tak pernah benar-benar menyentuh kehidupan nyata rakyat di akar rumput.

Krisis global yang melanda dunia saat ini seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk berkaca. Apakah Indonesia memiliki keberanian untuk benar-benar berdiri di atas kaki sendiri? Pertanyaan itu bukan retorika tanpa makna. Ia adalah inti dari pergulatan panjang yang melahirkan gerakan ekonomi rakyat. Gerakan ini tidak dibangun dari teori-teori di menara gading atau kesepakatan tertutup di ruang kabinet, melainkan tumbuh dari kesadaran subjek sejarah yang berhak menentukan arah perekonomiannya sendiri.

Ia adalah sebuah penegasan, rakyat bukanlah objek pasif dari sebuah kebijakan, melainkan subjek sejarah yang berdaulat dan berhak sepenuhnya menentukan arah masa depan ekonominya sendiri.
Lelah…

Kita harus berani mengakui sebuah kenyataan pahit: rakyat Indonesia sedang didera kelelahan. Bukan karena enggan bekerja, justru sebaliknya. Peluh yang mereka kucurkan tak pernah menghasilkan kesejahteraan yang setimpal. Lihatlah bagaimana petani kopi di dataran tinggi Gayo terpaksa menerima harga rendah yang didikte oleh tengkulak, sementara di gerai-gerai kopi di kota besar, secangkirnya saja dihargai berkali-kali lipat.

Begitu pula dengan nelayan di pesisir Jawa yang bertaruh nyawa di laut. Hasil tangkapan mereka diolah dan dikemas oleh korporasi besar demi keuntungan raksasa yang tak pernah dirasakan oleh sang pencari ikan.

Inilah paradoks pembangunan yang sering kali kita tutupi dengan angka-angka. Di atas kertas, statistik ekonomi makro mungkin terlihat memukau, namun di balik itu, jurang ketimpangan justru semakin menganga lebar.

“Pertumbuhan tanpa pemerataan bukan kemajuan ia adalah akumulasi ketidakadilan yang tertunda.”

Strategi

Di tengah situasi yang menghimpit ini, kita sering kali tergoda untuk menggantungkan nasib sepenuhnya pada intervensi negara atau membiarkannya larut dalam mekanisme pasar. Namun sejarah membuktikan, keduanya jika bergerak tanpa partisipasi aktif masyarakat, gagal membongkar akar masalah struktural yang telah lama membelenggu.

Yang dibutuhkan adalah sinergi antara kekuatan negara dan kekuatan rakyat, dua entitas yang selama ini kerap berjalan di rel yang berbeda. Dalam ekonomi modern, gotong royong harus dimaknai ulang melampaui sekadar slogan budaya atau seremoni tahunan. Dalam konteks ekonomi kontemporer, gotong royong adalah strategi pembangunan yang paling relevan untuk menghadapi ketidakpastian global.

Filosofi inilah yang menjadi fondasi bagi gagasan koperasi modern di tingkat kecamatan dan kabupaten. Kita memerlukan koperasi yang hidup dan bertenaga, bukan sekadar organisasi formal di atas papan nama. Bayangkan sebuah ekosistem yang berkeadilan: petani kopi tidak lagi terjebak sebagai penyedia bahan baku murah, melainkan bertransformasi menjadi pemegang saham di hilir.

Dengan model ini, setiap tetes nilai tambah dari produk yang terjual mengalir kembali untuk menyejahterakan mereka yang berada di hulu. Ini bukanlah mimpi utopis, melainkan sebuah koreksi nyata terhadap rantai nilai yang timpang, yang selama ini membiarkan kemiskinan menetap di titik awal produksi sementara keuntungan besar lari ke ujung rantai.

2 Pilar Tak Bisa Ditawar

Di antara sekian banyak dimensi kemandirian bangsa, dua pilar paling fundamental adalah pangan dan energi. Keduanya bukan sekadar soal ketahanan yang hanya berarti mampu bertahan dalam kondisi kekurangan melainkan soal kemandirian, yakni kemampuan untuk berdaulat dan bahkan berkontribusi kepada bangsa-bangsa lain. Indonesia dianugerahi tanah yang subur, laut yang kaya, dan cadangan energi yang berlimpah.

Namun, ironi terbesar bangsa ini adalah kekayaan alam tersebut belum sepenuhnya menjadi milik rakyatnya. Masyarakat di sekitar tambang masih hidup dalam kemiskinan. Petani di sentra produksi padi masih terlilit utang. Nelayan di negara maritim terbesar di dunia masih bergantung pada tengkulak.

Maka pertanyaan yang harus kita jawab bukan sekadar bagaimana meningkatkan produksi, melainkan bagaimana memastikan rakyat di sekitar sumber daya alam itu memiliki hak dan peran nyata dalam pengelolaannya.

Membagikan saham kepada masyarakat sekitar kawasan industri, membangun pergudangan modern di kecamatan, mengintegrasikan rantai nilai dari petani hingga pasar global ini bukan mimpi, ini adalah cetak biru keadilan ekonomi yang perlu segera diwujudkan.

Rakyat sebagai Investor

Salah satu gagasan paling segar sekaligus menantang dalam wacana kemandirian ekonomi rakyat adalah menjadikan masyarakat bukan sekadar pekerja atau konsumen, melainkan investor.
Ketika petani memiliki saham di pabrik yang mengolah hasil panennya, ia tidak lagi berdiri di luar pagar sistem.

Ia bakal menjadi bagian dari sistem itu sendiri. Secara psikologis, sistem ini akan mengubah segalanya: dari rasa teralienasi menjadi memiliki; dari pasivitas menjadi tanggung jawab. Konsep People Enterprise menjadikan rakyat sebagai pelaku usaha yang berdaya saing tidak hanya di pasar domestik tetapi juga global mencerminkan pergeseran paradigma yang sudah lama tertunda.

Indonesia tidak kekurangan sumber daya manusia yang kreatif dan tekun. Yang selama ini kurang adalah ekosistem yang mendukung mereka untuk tumbuh melampaui batas lokal. Jaringan People’s Economic Council yang direncanakan hadir di berbagai negara adalah wujud nyata dari ambisi tersebut: sebuah diplomasi ekonomi dari bawah, dari rakyat ke rakyat (People to People), yang memungkinkan produk-produk unggulan Indonesia mengakses pasar dunia tanpa harus melewati mata rantai perantara yang selama ini banyak menggerogoti nilai tambah.

Saatnya Bangkit

Konsep kemandirian ekonomi sebenarnya merupakan warisan pemikiran para pendiri bangsa yang tertuang jelas dalam Pasal 33 UUD 1945. Prinsip utamanya tetap sama: ekonomi berbasis kekeluargaan dan pengelolaan sumber daya alam oleh negara demi kemakmuran bersama. Namun, hari ini kita menghadapi tantangan yang berbeda – dunia yang sangat terkoneksi, persaingan global yang sengit, serta ketidakpastian krisis yang bisa datang kapan saja.

Dalam situasi yang dinamis ini, kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan realitas kehidupan masyarakat harus segera dipangkas. Intervensi ekonomi tidak boleh hanya di permukaan. Masyarakat di pinggiran membutuhkan lebih dari sekadar bantuan instan; mereka memerlukan kail, misal alat produksi, keahlian, hingga hak kepemilikan atas sumber daya mereka sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa mandiri bukan berarti mengisolasi diri. Sebaliknya, menjadi mandiri berarti: berdaya saing (mampu hadir di pasar global dengan produk berkualitas), sejahtera (memastikan kemakmuran dirasakan hingga lapisan terbawah), bermartabat (menjaga kehormatan bangsa di mata dunia).

Mewujudkannya bukanlah sebuah utopia, melainkan amanat konstitusi yang belum tuntas. Pencapaiannya menuntut kerja sama erat antara negara dan rakyat. Kita tidak bisa lagi terjebak dalam pola saling menunggu atau menyalahkan.

Sudah saatnya kita kembali ke akar budaya gotong royong. Bangkit dan berdikari tidak boleh hanya menjadi slogan musiman, melainkan harus menjadi pilihan sadar sebuah bangsa yang memahami jati diri dan harga dirinya.