Menakar Urgensi Pembelian Rudal BrahMos

Di tengah impitan ekonomi domestik yang kian mencekik dan ruang fiskal yang semakin megap-megap, rencana pemerintah untuk memfinalisasi pembelian sistem rudal BrahMos dari India terasa seperti sebuah ironi yang dipaksakan. Senilai 450 juta dolar AS—atau setara dengan Rp7,3 triliun—anggaran fantastis ini rencananya digelontorkan lewat skema utang luar negeri dari Bank Nasional India.

Pertanyaannya sederhana: di manakah letak kepekaan krisis (sense of crisis) para pengambil kebijakan? Ketika rakyat diminta berhemat dan bertahan di tengah ketidakpastian ekonomi, pemerintah justru seolah begitu berhasrat membelanjakan triliunan rupiah demi “pagar” yang efektivitasnya patut dipertanyakan.

Pemerintah harus disadarkan, modernisasi militer tidak boleh dilakukan dengan membutakan mata dari prioritas nasional yang jauh lebih mendesak.

Kita semua sepakat, modernisasi alutsista TNI adalah sebuah keharusan demi menjaga kedaulatan wilayah, terutama di titik strategis seperti Selat Malaka. Namun, momentum pengadaan kali ini sangat tidak pas. Mengapa kita harus terburu-buru mengikatkan diri pada kontrak mahal di saat kondisi kas negara sedang berada di ambang batas kritis?

Hingga 28 Februari 2026 saja, Pemerintah Indonesia mencatat defisit APBN menembus angka Rp135,7 triliun. Angka yang mengkhawatirkan ini terjadi karena realisasi penerimaan negara hanya mampu mencapai Rp358 triliun, sementara total belanja negara sudah melonjak drastis hingga mencapai Rp493,8 triliun.

Belum lagi utang luar negeri kita. Berdasarkan informasi resmi dari laman Bank Indonesia, posisi utang luar negeri Indonesia pada April 2026 tercatat telah menembus 439,8 miliar dolar AS.

Sangat disayangkan, pemerintah seolah kesulitan membedakan mana yang menjadi prioritas riil negara dan program mana yang hanya berisiko menjadi bancakan koruptor.

Ketimpangan Harga

Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Ada ketimpangan harga yang mencolok dan memicu tanda tanya besar. Mengapa Indonesia harus membayar 450 juta dolar AS, sementara Filipina pada 2022 bisa mendapatkan tiga sistem serupa hanya dengan 375 juta dolar AS?

Meski ada argumen mengenai inflasi waktu atau perbedaan konfigurasi teknologi, ketiadaan akuntabilitas publik yang transparan, justru menebalkan kecurigaan publik akan adanya praktik markup atau korupsi terselubung.

Di tengah krisis fiskal, setiap rupiah uang rakyat, bahkan yang bersumber dari utang sekalipun, harus bisa dipertanggungjawabkan hingga sen terakhir.

Mahal di Ongkos, Minim di Efektivitas

Sekarang, mari bedah aspek teknisnya. Rudal BrahMos versi ekspor ini telah “disunat” jangkauannya, menjadi di bawah 290 kilometer demi mematuhi regulasi internasional Missile Technology Control Regime (MTCR).

Bagi Indonesia yang memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) masif, jangkauan ini ibarat memasang pagar setinggi lutut untuk melindungi perkebunan yang sangat luas. Tidak efektif. Apalagi, TNI Angkatan Laut kita sebenarnya sudah memiliki rudal Exocet MM 40 Block-3 buatan Prancis dengan jangkauan 200 kilometer.

Menambah anggaran triliunan rupiah demi selisih jangkauan yang tidak seberapa adalah sebuah pemborosan yang tidak logis.

Belum lagi, jika kita menengok rekam jejak performa BrahMos dalam pertempuaran nyata. Insiden konflik India-Pakistan pada Mei 2025 menjadi bukti sahih bahwa keandalan BrahMos belum teruji. Pada konflik tersebut, banyak unitnya dilaporkan menyimpang dari target akibat gangguan elektronik. Mengapa kita harus mempertaruhkan uang negara untuk teknologi yang efektivitasnya masih abu-abu?

Belajar dari Sejarah: Bahaya Utang Alutsista

Sejarah adalah guru terbaik dan kita tidak boleh menutup mata. Indonesia harus ingat bagaimana Thailand terjerembap ke lubang krisis ekonomi mendalam pada krisis keuangan Asia 1997, salah satunya akibat ketergantungan yang terlalu tinggi pada dana asing untuk membeli peralatan militer. Menambah beban utang baru untuk pengadaan yang tidak mendesak adalah langkah bunuh diri fiskal.

Gelombang protes mahasiswa di berbagai kota akhir-akhir ini adalah sinyal peringatan keras yang nyata. Publik paham, keamanan nasional tidak hanya dibangun dari moncong rudal, melainkan dari ketahanan ekonomi rakyatnya.

Membeli senjata dengan mengorbankan stabilitas ekonomi domestik bukanlah sebuah strategi pertahanan, melainkan kecerobohan geopolitik. Pemerintah harus berani mengesampingkan ego sektoral, menurunkan ketegangan ambisi, dan segera membatalkan rencana akuisisi kontrak rudal BrahMos ini. Menyelamatkan keuangan negara dari kebangkrutan fiskal jauh lebih patriotik daripada memaksakan diri membeli rudal mahal yang efektivitasnya masih dipertanyakan.