Melawan Tuberkulosis Tak Cukup dengan Obat, PDPI dan Pemkot Jaksel Sepakat Hapus Stigma TB

Tuturbangsa.com – Tuberkulosis^[1], atau yang lebih akrab disebut TB, masih menyimpan bayang-bayang stigma yang jauh lebbih sulit diobati ketimbang kumannya penyebabnya.Seseorang yang batuk berkepanjangan kerap memilih diam, menunda periksa, menyembunyikan gejala dari tetangga dan bahkan dari keluarganya sendiri — bukan karena tidak ada obat, melainkan karena takut dijauhi. Di titik inilah, persoalan kesehatan paru berubah menjadi persoalan sosial yang jauh lebih rumit.

Pada 10 Juli 2026, sebuah audiensi kecil di kantor Wakil Walikota Jakarta Selatan mencoba menjawab persoalan itu dari akar masalahnya: bukan hanya dengan obat, tetapi dengan kehadiran. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI^[2]) cabang Jakarta datang menemui Wakil Walikota Jakarta Selatan, Ali Murthadho, beserta jajaran pimpinan, membawa satu tawaran yang sederhana namun berpotensi besar: menghadirkan dokter spesialis paru sebagai warga kota yang berkoordinasi langsung dengan Puskesmas di wilayah tempat mereka tinggal.

Angkanya, ketika dipaparkan, memberi gambaran yang menarik. Dari 236 dokter spesialis paru yang tercatat berpraktik di Jakarta, 49 di antaranya justru berdomisili di Jakarta Selatan — dan PDPI Jakarta bahkan telah memetakan sebarannya hingga ke tingkat kecamatan. Data kecil ini bisa jadi terdengar teknis, tetapi maknanya jauh lebih besar dari angka itu sendiri: ada sumber daya medis yang selama ini “ada tapi belum terhubung” dengan sistem kesehatan primer di lingkungan tempat mereka tinggal sehari-hari.

PDPI Jakarta Tawarkan Kolaborasi Dokter Paru hingga Tingkat Kecamatan

Berdasarkan hal itulah, tawaran kerja sama disampaikan. Melalui pesan tertulisnya, Ketua Majelis Kehormatan Pengurus Pusat PDPI sekaligus Penasihat PDPI Cabang Jakarta Prof Tjandra Yoga Aditama menegaskan, semangat di balik langkah ini.

“Sebagai bentuk nyata pengabdian dan partisipasi aktif ke kesehatan masyarakat maka PDPI Jakarta menyampaikan bahwa siap bekerjasama dan mendukung program kesehatan paru dan pernapasan di Jakarta Selatan,” ungkap Prof Tjandra, Jumat (10/7).

Cakupan kerja sama yang disampaikan meliputi sejumlah hal, mulai dari pengendalian tuberculosis yang memang tengah menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun Pemda DKI Jakarta, pemeriksaan kadar karbon monoksida (CO) pada karyawan, hingga penerapan kuesioner PUMA (Predictive Model for COPD in Primary Care) sebagai alat deteksi dini risiko Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK). Semua ini digerakkan oleh dokter-dokter spesialis paru yang, menurut Prof. Tjandra, berperan pula “sebagai warga kota” di kecamatan tempat mereka tinggal — bukan sekadar praktisi yang berjarak dari lingkungan sekitarnya.

Pemkot Jakarta Selatan: Edukasi dan Penghapusan Stigma Harus Berjalan Bersama

Usulan kolaborasi tersebut mendapat respons positif pihak pemerintah kota. Wakil Wali Kota Ali Murthadho menyambut audiensi ini dengan berbagi pengalaman lapangan yang jujur — tentang betapa rumitnya menangani stigma tuberkulosis, juga tentang tantangan mengajak warga berhenti merokok. Ia menegaskan bahwa penanganan TB bukan pekerjaan satu pihak, melainkan kerja bersama yang menuntut pemahaman lintas lapisan masyarakat.

Edukasi, katanya, harus dilakukan terus-menerus, sampai masyarakat benar-benar memahami bagaimana penularannya terjadi, kapan gejala harus diwaspadai, kapan harus memeriksakan diri, dan bagaimana pengobatan dijalani hingga tuntas. Namun dari semua itu, ada satu hal yang ia tekankan sebagai yang paling utama: jangan sampai ada stigma tentang TB.

Stigma mengenai TB ini menyentuh inti persoalan yang selama ini sering luput dari program-program kesehatan berbasis angka dan target semata. Sebab pengendalian tuberkulosis tidak akan pernah selesai hanya dengan menyediakan obat dan fasilitas pemeriksaan, jika masyarakat masih memandang penyintas TB sebagai aib yang harus disembunyikan.

Kolaborasi Dokter Paru dan Pemerintah Jadi Harapan Baru Kesehatan Paru Masyarakat

Audiensi ini kemudian ditutup dengan arahan dari Wakil Walikota untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut dalam waktu dekat — sebuah sinyal bahwa pertemuan ini tidak dimaksudkan berhenti sebagai wacana. Bagi Jakarta Selatan, kehadiran para dokter paru yang juga adalah warga di kecamatan mereka sendiri bisa menjadi jembatan yang selama ini hilang: antara layanan kesehatan spesialistik dan kehidupan sehari-hari warga di tingkat RT dan RW.

Pada akhirnya, cerita ini bukan sekadar tentang audiensi antara organisasi profesi dan pemerintah kota. Ia adalah tentang bagaimana pengetahuan medis bisa turun dari ruang praktik ke ruang publik, dan bagaimana kesehatan paru — yang selama ini identik dengan asap kendaraan, polusi, dan kebiasaan merokok — bisa ditangani bukan hanya dengan kebijakan dari atas, tetapi juga dengan kehadiran dari dalam, dari warga kota untuk warga kota.

“Semoga peran serta aktif para dokter paru Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) akan terus meningkatkan derajat kesehatan paru dan pernapasan di Jakarta Selatan, di Jakarta dan di Indonesia,” tutup Prof Tjandra.