Indonesia Kuasai 50 Persen Produsen Halal Terbesar Dunia

Tuturbangsa.com – Ada fakta yang membuat banyak orang terkejut ketika pertama kali mendengarnya: dari 30 produsen produk halal terbesar di dunia, 15 di antaranya berasal dari Indonesia. Setengahnya. Nama-nama seperti Indofood, Sinarmas, Bio Farma, Kimia Farma, dan Paragon bukan sekadar kebanggaan lokal – mereka adalah pemain global yang produknya hadir di rak-rak toko dari Timur Tengah hingga Afrika, dari Asia Tenggara hingga Eropa.

Namun ironisnya, banyak dari kita belum menyadari hal itu. Dan itulah, barangkali, salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam perjalanannya menuju pusat ekonomi halal dunia: kita memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan, namun belum sepenuhnya menggunakannya secara strategis.

Lebih dari Sekadar Label Makanan

Ketika sebagian besar orang mendengar kata “halal”, pikiran langsung melayang ke daging sapi yang disembelih dengan cara tertentu, atau logo sertifikasi di kemasan makanan. Pandangan itu tidak salah, namun sangat tidak lengkap.

Ir. H. Putu Rahwidhiyasa, MBA, Direktur Bisnis Syariah dan Kewirausahaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), mengingatkan bahwa ekosistem halal jauh melampaui urusan produk konsumsi semata. Ia mencakup pembiayaan (halal financing), kewirausahaan (entrepreneurship), sertifikasi, inovasi, branding, akses pasar, dan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Ekonomi halal tidak hanya bicara tentang produk, tapi juga financing, entrepreneurship, certification, innovation, dan juga branding, market access, dan lain-lain,” tegasnya.

Ini adalah pergeseran paradigma yang fundamental. Halal bukan sekadar atribut produk – ia adalah ekosistem ekonomi lengkap yang, bila dibangun dengan serius dan sistematis, bisa menjadi salah satu mesin pertumbuhan terbesar Indonesia di abad ini.

Kesadaran yang Belum Merata

Untuk memahami betapa dalamnya ekosistem halal meresap ke dalam kehidupan sehari-hari, mari kita bicara tentang sesuatu yang sangat sederhana namun kerap luput dari perhatian: gelatin.

Gelatin ada di dalam yoghurt yang kita minum setiap pagi. Ada di dalam es krim yang dinikmati anak-anak. Ada di dalam lipstik yang dipakai jutaan perempuan setiap hari. Ada di dalam produk-produk kenyal yang kita konsumsi hampir tanpa sadar. Dan 90 persen gelatin yang beredar di dunia saat ini berasal dari babi.

Putu Rahwidhiyasa menyoroti hal ini sebagai salah satu contoh paling konkret dari tantangan sekaligus peluang yang ada di depan mata Indonesia. “90 persen gelatin di dunia berasal dari babi. Sekarang sudah mulai banyak yang menggunakan tulang sapi. Dan Indonesia sudah siap untuk memproduksi itu,” ungkapnya.

Ini bukan sekadar soal sertifikasi. Ini soal membangun kapasitas produksi bahan baku halal yang selama ini dikuasai oleh sumber-sumber non-halal – dan menjadi pemasok utama dunia untuk kebutuhan tersebut. Potensinya luar biasa besar, namun membutuhkan koordinasi, investasi, dan kesadaran yang jauh lebih serius dari yang ada hari ini.

Peringkat 6, Dengan Potensi Jauh di Atasnya

Data terbaru menempatkan Indonesia di peringkat ke-6 dalam indeks ekonomi halal global. Angka yang terdengar membanggakan – namun bila kita melihat lebih dalam, ada ketimpangan yang perlu diperhatikan.

Indonesia dan Turki tercatat sebagai eksportir produk halal di peringkat 5 dan 9 dunia. Namun di saat yang sama, keduanya juga menjadi importir produk halal dalam jumlah yang jauh lebih besar dari yang diekspor. Gap antara nilai ekspor dan impor produk halal Indonesia masih sangat signifikan dan gap itulah yang menjadi pekerjaan rumah paling mendesak.

“Indonesia dan Turki sebagai eksportir nomor 5 dan 9, tapi kita mengimpor jauh lebih banyak. Inilah tantangan yang ingin kita selesaikan melalui kerjasama di internal D-8 agar bisa menutup gap ini,” jelas Putu.

D-8 atau Developing Eight adalah organisasi kerjasama ekonomi yang menghimpun delapan negara berkembang dengan populasi Muslim besar: Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Dalam kerangka ini, Indonesia melihat peluang kolaborasi yang jauh lebih strategis daripada sekadar bersaing di produk akhir.

Kolaborasi Rantai Nilai, Bukan Kompetisi Produk Akhir

Salah satu pergeseran pemikiran paling penting yang disampaikan Putu adalah tentang cara Indonesia memposisikan diri dalam ekosistem halal global. Alih-alih bersaing head-to-head dengan negara lain di level produk jadi, Indonesia perlu membangun kolaborasi di level rantai nilai.

“Kalau kita menanding di produk akhir, itu kompetitif. Kompetisi di situ. Makanya yang kita kedepankan adalah bagaimana mengembangkan rantai nilai halal dari awal,” tegasnya.

Logikanya sederhana namun sangat strategis. Setiap negara memiliki keunggulan komparatif di bagian tertentu dari rantai nilai. Pakistan mungkin kuat di bahan baku tertentu. Mesir mungkin unggul di distribusi regional. Indonesia mungkin memiliki kapasitas produksi dan teknologi pengolahan yang lebih maju. Dengan memetakan keunggulan masing-masing dan membangun rantai nilai yang saling melengkapi, seluruh ekosistem bisa tumbuh jauh lebih cepat daripada bila masing-masing negara berjuang sendirian.

“Bagaimana mereka bisa mengisi kekosongan-kekosongan di Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa mengisi kekosongan-kekosongan di Bangladesh. Bagaimana Iran bisa mengisi kekosongan-kekosongan di Afghanistan. Itu yang bisa kita wujudkan. Kita sudah punya konsepnya. Itu bisa kita eksekusi bersama,” papar Putu.

Pendekatan ini membutuhkan kedewasaan geopolitik dan kesediaan untuk melihat sesama negara berkembang sebagai mitra, bukan pesaing. Sebuah pergeseran yang mudah diucapkan namun membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh untuk dieksekusi.

Lima Program, Satu Visi

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan ekonomi halal kini semakin konkret. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, pengembangan industri halal dan UMKM menjadi salah satu prioritas yang secara eksplisit dicantumkan. Dan di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto yang secara khusus menekankan kerjasama industri halal dalam kunjungan kenegaraannya – pemerintah menetapkan lima program prioritas, salah satunya adalah pengembangan ekonomi halal secara sistematis.

Target Indonesia jelas: menjadi produsen produk halal utama dunia. Dan dengan 15 dari 30 produsen halal terbesar global sudah berasal dari tanah air, fondasi untuk mimpi itu sudah ada. Yang dibutuhkan adalah ekosistem yang lebih kuat, kebijakan yang lebih konsisten, dan kolaborasi yang lebih terstruktur antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan syariah, dan komunitas UMKM.

Ekonomi halal Indonesia bukan mimpi yang terlalu jauh di cakrawala. Ia adalah potensi yang sudah sebagian besar terwujud – namun belum sepenuhnya diakui, dikelola, dan dioptimalkan.

Dari gelatin yang tersembunyi di lipstik hingga jaringan produksi Indofood yang tersebar di berbagai negara, dari ambisi ekspor yang masih tertinggal jauh dari potensinya hingga kolaborasi rantai nilai antar negara D-8 yang sedang dirancang – semua ini adalah bagian dari sebuah narasi besar yang sedang ditulis Indonesia.

Narasi tentang sebuah negara yang tidak hanya menjadi konsumen terbesar produk halal di dunia, tetapi menjadi produsen, inovator, dan pemimpin standar halal global. Bukan karena dipaksa oleh regulasi semata, melainkan karena menyadari bahwa nilai-nilai halal – kebersihan, kejujuran, keadilan dalam rantai produksi, dan keberpihakan pada manusia adalah nilai-nilai yang dunia, bukan hanya umat Muslim, semakin rindukan.

Dan Indonesia, dengan segala kekayaan sumber daya, keberagaman, dan semangat kewirausahaannya, memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi pemimpin dalam perjalanan itu.